Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan di Kabupaten Gianyar,  untuk Tahun 2016 pelaksanaannya diawali  di Kecamatan Gianyar.  Jadwal selengkapnya dapat dilihat pada halaman Pengumuman. Untuk tahun ini tema yang diambil adalah “PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GIANYAR MELALUI SINERGITAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN GIANYAR BAGUS” .  Tahun 2017 merupakan tahun keempat RPJMD 2013-2018 Kabupeten Gianyar, arah kebijakan yang diambil adalah :

1. Memastikan keberlanjutan upaya-upaya yg telah dilaksanakan dalam periode pembangunansebelumnya
2. Peningkatan & penyempurnaan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan kesejah. sosial)
3. Bekerja berorientasi hasil capaian kinerja pembangunan
4. Melakukan re-evaluasi secara menyeluruh terhadapindikator kinerja pembangunan
5. Penangan masalah pembangunan yang mendesak dan urgen yg langsung dirasakan manfaatnya guna peningkatan IPM
6. Peningkatan Partisipasi Publik dalam pembangunan (Desa, Daerah, Gender dll)
7. Kreatif, inovatif dalam memanfaatkan potensi.

Dalam paparan Kepala Bappeda yang dibacakan oleh Sekretaris Bappeda disampaikan arahan untuk usulan 2017 diantaranya :

• Usulan dari masing-masing desa/kelurahan  merupakan paket pekerjaan yg akan diakomodir/tidaknya oleh SKPD dalam kegiatan sesuai Permendagri 13/2006 Jo perubahannya.

• Bila tidak bisa diakomodir oleh SKPD agar ada penjelasan, apa karena bukan kewenangan/tupoksi SKPD atau sebab lainnya.

• Desa/kelurahan dalam mengajukan usulan harus melihat kewenangan desa atau kewenangan daerah (contoh : LPJ untuk di gang-gang desa agar didanai dari APB Des dll).

• Diharapkan desa/kelurahan, bila ada usulan BKK untuk Provinsi Bali agar segera dibuat proposal untuk disampaikan ke Gubernur.

• Usulan dari masing-masing desa/kelurahan (Dana Desa, PIK/PSDS, Reguler – APBD Kab., APBD Prov., APBN) agar dirangking  sesuai skala prioritas, kemampuan pendanaan baik dari desa maupun daerah.

• Para SKPD yang hadir agar memfasilitasi desa/kelurahan dalam  menentukan sekala prioritas sesuai kewenangan/tupoksi SKPD dibantu oleh para Kabid di Bappeda

• Diharapkan SKPD bisa memberikan arahan terhadap usulan Reguler yang kemungkinan tidak bisa diakomodir

• Semua usulan dapat dilihat/diunduh pada  laman web Aplikasi Bappeda Kabupaten Gianyar : https://simbappeda.gianyarkab.go.id/