• Selamat Datang di Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar, Alamat : Jalan Kesatrian No. 16x, Gianyar - Bali - Indonesia
Baca Pengumuman

Kaji Tindak Pembentukan Wadah Koordinasi Antara Desa Dinas, Desa Adat, Dan Subak Di Kabupaten Gianyar

Oleh : bappedagianyar | 14 Februari 2020 | Dibaca : 15 Pengunjung

Masyarakat Bali, diwarisi oleh leluhurnya kelembagaan sosial yang otonum. Diantaranya subak dan desa adat. Terakhir muncul lembaga desa dinas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengurus masalah kependudukan. Dalam kajian sosiologis disebutkan bahwa seharusnya semua lembaga yang sifatnya otonum harus dikoordinasikan, yang disebutkan dengan konsep polisentri. Artinya, biarkan saja semua lembaga yang ada melakukan fungsinya masing-masing secara otonum, namun semua lembaga itu harus dikoordinasikan. Tercatat luas wilayah Kabupaten Gianyar adalah 368 km2 atau 6,53 % dari luas wilayah Prov. Bali. Kabupaten Gianyar terdiri dari tujuh kecamatan (Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Ubud, Payangan, Tegallalang, dan Tampaksiring). Sementara itu, tercatat juga di wilayah Kab. Gianyar, terdapat 6 Kelurahan, 64 Desa, 505 dusun/banjar, 42 lingkungan, 271 desa adat, 512 subak, dan 46 subak-abian. Hasil penelitian yang diperoleh pada saat survei di beberapa lembaga masyarakat di Kabupaten Gianyar, dapat dikatakan selama ini hampir tidak pernah terjadi konflik yang serius sebagai akibat permasalahan batas wilayah pada lembaga masyarakat.

Adanya potensi konflik karena belakangan ini semakin banyaknya muncul kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat (krama), baik krama asli (krama muwed) maupun krama pendatang (krama tamiu) yang kebetulan lokasinya di sekitar perbatasan wilayah lembaga masyarakat tersebut. Dengan kondisi wilayah lembaga masyarakat seperti itu secara tak langsung kepala desa dinas (perbekel) dapat berperan sebagai kordinator bagi desa pekraman dan subak. Kondisi demikian menyebabkan batas terluar desa dinas sekaligus sebagai batas terluar dari wilayah desa pekraman atau subak. Sumber konflik yang belakangan ini sangat potensial dari aspek ekonomi adalah masalah kontribusi dari krama dan restribusi dari para pengusaha. Belakangan ini ada aturan dari pemerintah pusat yang menertibkan masalah pungutan bagi krama, sementara dari sisi yang lain kontribusi dari krama sangat diperlukan.

Kasus lain yang mungkin terjadi adalah adanya perbedaan dukungan atau aspirasi politik dari masing-masing lembaga masyarakat. Kondisi ini rawan memunculkan konflik manakala pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap masalah politik masih rendah. Dari informasi yang diperoleh berdasarkan aspek social budaya, dapat dikatakan selama ini hampir tidak ada konflik signifikan yang muncul di wilayah Kabupaten Gianyar terkait dengan aspek sosial budaya. Khusus pada subak perlu ada kajian karena subak belum memiliki personal seperti itu. Selama ini yang berperan untuk melaksanakan tugas seperti itu pada subak adalah pekaseh beserta anggota pengurus lainnya. Tetapi jika terjadi gangguan keamanan dianggap serius pada subak maka hansip dan pecalang juga bisa berpartisipasi, mengingat hubungan ketiga lembaga masyarakat tersebut sangat kuat terutama karena latar belakang anggota (krama) yang hampir sama. Permasalahan limbah menjadi lebih serius manakala dapat memunculkan konflik krama.

Kasus ini terjadi terutama apabila pada satu wilayah lembaga masyarakat muncul permasalahan limbah tetapi sumber limbah tersebut dari wilayah lainnya. peran serta dari lembaga masyarakat pada wilayah kabupaten ini dalam upaya konservasi tersebut sampai saat ini belum intensif karena belum ada yang mengkoordinirnya, dengan demikian wadah koordinasi setingkat kecamatan atau kabupaten bahkan juga mungkin provinsi sangat diperlukan untuk upaya konservasi sumber daya air tersebut. Besdasarkan bahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Ada kesepakatan untuk membentuk organisasi wadah koordinasi antar pekaseh, bendesa, dan perbekel di Kabupaten Gianyar. Nama organisasi perlu disepakati bersama, dan dengan memperhatikan petunjuk dari Bupati Kabupaten Gianyar. Untuk sementara, kesepakatan yang ada, nama wadah koordinasi itu adalah: TRI BAGA UPADESA. Tri artinya tiga; Baga artinya bagian, dan Upadesa artinya, hal-hal yang berkaitan dengan pedesaan. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk menjaga eksistensi organisasi. Di mana wadah organisasi ini diberikan kewenangan: (i) mengeluarkan rekomendasi dalam proses pembangunan yang memanfaatkan lahan sawah; dan (ii) memecahkan masalah-masalah sosio-kultural dan sosio-fisik pada taraf awal, sebelum ditangani oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Gianyar menempatkan wadah koordinasi ini sebagai mitra dalam proses pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Unduh Lampiran


Oleh : bappedagianyar | 14 Februari 2020 | Dibaca : 15 Pengunjung


Pengumuman Lainnya :

Lihat Arsip pengumuman Lainnya :

 



 AGENDA KEGIATAN
Jajak Pendapat
Bagaimana Pendapat Anda tentang Website Bappeda Kabupaten Gianyar?
TWEET TERBARU
FACEBOOK FANS